Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Basuki Tjahaja Purnama

Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Ahok menyamakan pasanganya dalam Pilkada DKI 2012, Joko Widodo, dengan sosok Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Dia menyatakan Jokowo akan menjadi panutan dalam memimpin DKI Jakarta seperti halnya Ahmadinejad di Iran.

Menurutnya, Ahmadinejad memiliki karakter kuat yang sudah teruji total dalam berbagai tekanan. Karakter itu penting dalam kepemimpinan seperti Presiden Iran Ahmadinejad," kata dia di Jakarta, Rabu.

Dia melanjutkan, karakter kepempimpinan kuat itu teruji sejak Ahmadinejad menjabat walikota Taheran sebelum kemudian menjadi Presiden AS beberapa tahun setelahnya.

"Ahmadinejad berani menghadapi negara adikuasa seperti Amerika sehingga rakyatnya percaya karena karakter sudah teruji," sambungnya.

Dia menyebut Ahmadinejad sebagai pribadi sederhana dan tetap dekat dengan rakyat. Dia itu negarawan tapi berani hidup sederhana. Kepemimpinan seperti itu yang dibutuhkan untuk melayani dan mau berkorban untuk rakyatnya," kata dia.

Berkumpul Di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono

Petinggi Partai Demokrat malam ini berkumpul di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu untuk mengumpulkan para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia.

Anggota Dewan Kehormatan Jero Wacik dan mantan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin dikabarkan turut hadir dalam pertemuan itu. Tidak melibatkan Dewan Pembina, tidak melibatkan DPP. Beliau (SBY) tadi sampaikan itu," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie, Selasa malam, 12 Juni 2012.

Menurutnya, dalam pertemuan itu, SBY ingin mendengarkan masukan banyak pihak terkait kondisi partai. "Tadi beliau bilang, hanya ingin dengar saja, mendengarkan saran-saran dari teman-teman. Banyak pihak, semuanya didengarkan," ujar Marzuki.

Saran untuk apa? "Menghadapi situasi Partai Demokrat seperti saat ini, apa sarannya. Partai kan polingnya turun. Beliau minta pandangan dari DPD-DPD," kata Marzuki. Menurut dia, forum malam ini berbeda dengan forum pendiri.

Berdasarkan pantauan media, tampak terparkir di Cikeas sejumlah mobil berpelat nomor akhiran RFT, RFS serta mobil bernomor luar Jabotabek seperti H (Semarang). Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, Nachrowi Ramli mengatakan bahwa pertemuan itu hanya bersifat silaturahim saja.

Ratu Tatu Sukarsih Bakal Calon Wali Kota Bekasi

Tubagus Didin Gumelar, 51, pelawak yang punya nama top Didin Bagito, Rabu siang 6 Juni 2012, mengantarkan adik bungsunya, Ratu Tatu Sukarsih, mendaftar jadi bakal calon Wali Kota Bekasi dari Partai Demokrat. Didin sendiri mengaku belum berniat turun ke kancah politik seperti adiknya itu dan kakaknya, Mi'ing Bagito, yang sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Padahal, dunia politik bagi Didin bukan hal asing. Tahun 2004, dia sempat menjadi tim sukses sang kakak Mi’ing Bagito ketika berkampanye pada pemilu legislatif DPR di daerah pemilihan Pandeglang dan Lebak Banten. Sedangkan tahun 2009, dia kembali menjadi tim sukses sang adik Ratu Tatu, di pemilu legislatif DPRD Kota Bekasi.

“Waktu di Banten saya dikira orang PDI Perjuangan. Pas di Bekasi, saya dikira orang Demokrat," kata Didin. "Saya selalu mendukung siapa saja, apalagi keluarga untuk bisa berkiprah di dunia politik," katanya.

"Tapi kalau ditanya apakah saya tertarik, jawabannya tidak. Karena hati saya di dunia entertainment bukan di politik. Saya lebih suka kerja secara tulus dan pakai hati. Sekarang lebih baik saya jadi laki-laki ‘panggilan’ (pelawak) saja,” katanya berseloroh, yang disambut gelak tawa banyak orang.

Didin sendiri menolak sosoknya yang sudah dikenal masyarakat dijadikan ‘alat’ untuk mendongkrak suara jika sang adik Ratu Tatu resmi diusung Demokrat jadi calon Wali Kota Bekasi. “Di Bekasi ini, adik saya lebih populer dari saya. Waktu saya nyasar mau ke rumah adik saya, banyak sekali ternyata yang kenal dan menunjukkan jalan ke rumah dia,” katanya.

Didin berpendapat manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan dihitung dari jabatannya atau pangkatnya yang tinggi.

“Kami lima bersaudara, Mi’ing nomor 2 dan saya nomor 3. Kami sebenarnya dulu adalah pegawai negeri. Mi’ing sempat kerja di Pemprov DKI dan Pertamina, saya dulu kerja di Mahkamah Agung. Ratu Titin adik nomor 4 juga pegawai negeri. Sedangkan adik bungsu saya yang mencalonkan jadi bakal calon Wali Kota, dulunya adalah seorang guru,” ujarnya.

Ratu Tatu Sukarsih yang kini duduk di Komisi D DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, selain ditemani oleh Didin Bagito, suami dan anaknya, kedatangannya juga diantar oleh puluhan kader dan simpatisan partai Demokrat. Ratu sendiri merupakan pendaftar bakal calon Wali Kota, nomor dua setelah sehari sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Awing Asmawi telah mendaftar.

“Saya siap membangun Kota Bekasi lebih baik lagi, baik sebagai calon Wali Kota atau sebagai calon Wakil Walikota. Kalaupun tidak lolos di penjaringan, maka saya akan dukung sepenuhnya calon terpilih. Saya percaya percaya partai Demokrat, akan membawa perubahan,” ujar Ratu Tatu dalam konfrensi pers di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Bekasi.

Badan Kehormatan Panggil Yusuf Gunco

Badan Kehormatan (BK) DPRD Makassar akhirnya memanggil anggota Fraksi Partai Golkar Yusuf Gunco (Yugo) untuk memberikan klarifikasi soal rekaman dugaan pemerasan terhadap pengusaha elpiji Hendry. Yugo dipanggil memberikan keterangan di hadapan pimpinan dan anggota BK mengenai kemiripan suaranya dalam rekaman melalui telepon seluler (ponsel) berdurasi satu menit 14 detik tersebut.

Pemanggilan terhadap anggota Komisi A itu dijadwalkan pekan depan, Senin (21/5). Seharusnya pemanggilan Yugo dilaksanakan pekan ini tetapi BK beralasan agenda DPRD Makassar sangat padat. Agenda yang paling menyita waktu anggota Dewan yakni pembahasan laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ) anggaran 2011 Pemkot Makassar.

Juru Bicara BK Abdul Rauf Rahman menjelaskan, pemanggilan terhadap Yugo adalah tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan aktivis Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) ke DPRD Makassar. Rauf mengakui pihaknya telah memanggil Yugo.“Kita hanya meminta Yusuf Gunco untuk mengklarifikasi adanya tudingan pemerasan tersebut. Surat pemanggilan itu sudah kami serahkan,”kata Rauf di Gedung DPRD Makassar,kemarin.

Seperti diketahui,rekaman pembicaraan yang suaranya mirip Yugo bocor ke media, Senin (7/5) lalu.Dalam percakapan tersebut terdengar suara oknum yang meminta dana sebesar Rp15 juta ke pengusaha elpiji Hendry. Namun, Hendry hanya menyanggupi Rp5 juta. Alasannya, keuntungan dari bisnis penjualan tabung gas elpiji 3 kilogram hanyalah antara Rp1.000-Rp2.000. Aksi tak terpuji tersebut diduga sebagai buntut ditemukannya gudang ilegal yang menampung elpiji milik Hendry di tengah permukiman warga, Jalan Daeng Tata IV, Makassar.

Gudang tersebut melanggar karena tidak mengantongi izin usaha dan membahayakan warga setempat.Tidak berselang lama, muncul rekaman yang sempat membuat heboh di Makassar karena diduga melibatkan oknum anggota Dewan. Meski demikian,Yugo menepis dirinya terlibat dalam pembicaraan yang ada dalam rekaman tersebut. Dia juga sudah melakukan pertemuan dengan Hendry dan sepakat untuk berdamai.

Namun, kasus tersebut diadukan oleh Kopel melalui Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta. BK akhirnya menindaklanjutinya dan siap melakukan pengusutan. Menanggapi pemanggilan tersebut, Yugo menyerahkan sepenuhnya kepada BK. Ditemui usai rapat LKPj di Gedung DPRD Makassar, kemarin,Yugo tak berkomentar banyak. “Sudah-sudahmi soal itu bela, selesaimi to?” katanya sambil berlalu. Terkait penelusuran kasus rekaman tersebut,BK baru mengagendakan pemanggilan Yugo.

Rauf mengatakan, hingga saat ini belum ada anggota DPRD lainnya yang dipanggil. Meski nama anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Busranuddin Baso Tika ikut disebut-sebut dalam rekaman tersebut, BK belum mengagendakan pemanggilannya untuk diklarifikasi.Alasannya, jika hasil pemeriksaan Yugo nanti perlu dikembangkan, Busranuddin ataupun Hendry selaku pengusaha yang dirugikan, bisa saja dipanggil.

Dalam rekaman yang menggemparkan publik itu, Hendry mengaku mengantarkan uang yang diminta Komisi A ke kediaman Busranuddin sebesar Rp15 juta. Dalam percakapan via telepon itu,nama Busra beberapa kali disebut oleh Hendry. Karena di DPRD Makassar ada dua anggota yang bernama Busra, yakni Busranuddin Baso Tika dan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Busrah Abdullah. Penyebutan nama Busra dalam rekaman itu membuat Busrah Abdullah ikut resah.

Bahkan, sudah beberapa kali dia mengklarifikasi bahwa bukanlah dirinya yang dimaksud dalam rekaman tersebut. Kemarin, Busrah Abdullah yang juga Wakil Ketua DPRD Makassar itu menggelar jumpa pers bersama pengusaha gas elpiji PT Prima Gas Pratama Hendry. Dalam pertemuan singkat selama 15 menit tersebut, Hendry menyampaikan permohonan maaf sebab telah menyebut nama Busrah dalam rekaman pemerasan tersebut.

“Saya beserta keluarga meminta maaf kepada keluarga besar bapak Busrah Abdullah dan juga Partai Amanat Nasional (PAN). Busrah yang saya maksud dalam rekaman bukan Busrah Abdullah, melainkan Busranuddin,” katanya. Setelah menyampaikan permohonan maaf itu,Hendry tidak ingin lagi berkomentar. Di tempat yang sama, Busrah Abdullah mengatakan, dengan hadirnya Hendry mengklarifikasi masalah tersebut, maka pihaknya menganggap tidak ada lagi masalah dengan Hendry.

“Saya menganggap Hendry ini seorang yang gentle yang mau datang ke sini untuk klarifikasi,” kata Ketua PAN Kota Makassar ini. Busrah mengaku bangga dengan sikap Hendry, sekalipun pengusaha muda itu tidak mau berkomentar lebih banyak. Pihaknya ingin memastikan dan meyakinkan publik bahwa bukanlah dirinya dalam rekaman pemerasan tersebut.

Penghargaan khusus kepada Mendiang Widjajono Partowidagdo

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meluangkan waktu sejenak untuk memberikan penghargaan khusus kepada mendiang Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo di hadapan Rektor Institut Teknologi Bandung. Dia memberikan sebuah pujian terhadap mendiang yang dinilai gigih dalam memperjuangkan ketahanan energi.

Hal itu diutarakan Tifatul sewaktu membuka acara e-Indonesia Initiatives (eII) Forum Ke-8 di ITB, Rabu (25/4/2012). Dia menjelaskan, kepergian Widjajono merupakan kehilangan besar bagi ITB. Figur Widjajono bagi Tifatul merupakan kawan diskusi yang menarik. Barangkali tidak banyak yang tahu, gaji wamen (wakil menteri) hanya Rp 5 juta sebulan. Jumlah itu tidak sebanding dengan penghasilan dari memberikan ceramah-ceramah," kata Tifatul.

Hobi mendaki gunung yang dilakoni Widjajono juga menjadi hobi Tifatul. Menurut dia, mendaki gunung sejatinya adalah penaklukan mental atas fisik. Kepergiannya saat mendaki gunung bisa diartikan bahwa mental Widjajono jauh melampaui kemampuan fisiknya. Hingga berita diturunkan, Tifatul masih memberikan kata pembuka untuk eII Forum.

Pilkada Palopo digelar 22 Januari 2013

Pilkada Palopo yang akan digelar pada 22 Januari 2013 diprediksi rawan menimbulkan gesekan antarpendukung kandidat. Salah satu faktor pemicunya yakni banyaknya pasangan kandidat yang bakal maju bertarung. Kepolisian Resor (Polres) Palopo mulai mewaspadai kemungkinan adanya konflik horizontal, teror,dan sabotase antarkontestan dan pendukung calon yang akan maju di Pemilihan Wali Kota Palopo. Kerawanan semakin dikhawatirkan karena pilkada digelar bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo yang akan maju bertarung di pilkada diprediksi lebih dari empat pasangan.Tiga figur dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dipastikan maju bertarung dan sangat rentan memengaruhi kondisi birokrasi di Pemkot. Mereka, yakni Wakil Wali Kota Rahmat Masri Bandaso, Sekretaris Daerah HM Jaya, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Haidir Basir.

Kapolres Palopo AKBP Muh Fajaruddin mengatakan, Pilkada Palopo lebih spesifik karena banyak pasangan calon yang maju. “Itu bisa memicu kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan konflik horizontal antarpendukung dan tim sukses para calon,”ujar dia di hadapan sejumlah tim sukses bakal calon di Mapolres Palopo,kemarin. Kapolres mengumpulkan para tim sukses calon untuk membicarakan berbagai langkah antisipasi menghindari konflik antarpendukung dan tim sukses.

Para kandidat yang mengutus timnya dalam silaturahmi ini,yaitu HM Jaya diwakili Yasman Miming sebagai ketua tim dan Yorthan Tellu,Haidir Basir diwakili Andi Taufiek, HM Judas Amir mengutus Rahmat dan Asmal, Rustam Lalong diwakili Ferdinan Rantetulung, dan Baso Samiun.

Ketua tim pemenangan HM Jaya, Yasman Miming, mengatakan, silaturahmi para tim sukses perlu dilakukan berkesinambungan agar berbagai masalah bisa dieliminasi dan ditangani bersama tanpa memicu masalah baru.“Kalau tim sukses saling kenal dan intens berkomunikasi, berbagai masalah bisa dibicarakan bersama dan dicarikan solusinya, ”papar mantan anggota DPRD Palopo ini.

Mendagri Gamawan Fauzi

Mendagri Gamawan Fauzi akan segera mengirim dua utusannya ke Kabupaten Mamasa Sulbar untuk memantau perkembangan dan dinamika pascabentrokan di daerah itu beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat, Mendagri akan mengirim dua utusan untuk memantau Mamasa,” ungkap juru bicara Kemendagri Reydonyzar Munaf kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Keduanya adalah Direktorat Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanribali Lamo dan Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Djohermansyah Djohar. ”Keputusan mengirim Dirjen Kesbangpol dan Otoda adalah yang terbaik,” ujarnya kepada media tadi malam.

Dia menyebutkan bahwa pemerintahan di Mamasa tetap berjalan dan memberikan pelayanan seperti biasa,begitu juga yang terjadi saat ini di Kemendagri yakni masih tetap melakukan pengkajian dan pendalaman terkait tuntutan sebagian masyarakat yang menginginkan mantan Bupati Mamasa Obednego Depparinding kembali menjabat sebagai bupati.

”Kami masih mengkaji hal yang dimaksud dan masih melakukan pendalaman. Intinya, Mendagri tidak melalaikan hal itu dan pasti memperhatikan semua dinamika yang berkembang dan masukan-masukan. Kami belum sampai pada putusan hukum, ”bebernya. Donny-sapaan akrab-Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri ini juga mengaku bahwa pihaknya telah menerima fatwa Mahkamah Agung (MA) sudah diterima dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Mendagri.

”Fatwa MA sudah ada, tapi dalam fatwa itu tidak disebutkan secara spesifik, tidak ada yang sifatnya eksplisit dinyatakan secara tegas. Itulah yang harus kita dalami lagi dan kewenangannya dikembalikan ke Mendagri oleh karena itu Mendagri sangat berhatihati,” katanya. Pihaknya juga mengaku, hingga kini belum bosa memastikan kapan akan mengeluarkan keputusan terkait persoalan di Mamasa, yang pasti harus mendalami dan mengkaji dulu persoalan tersebut. Dia berharap, agar semua pihak di Mamasa bisa menjaga kondisi tetap aman dan kondusif dan tetap menjalankan segala aktivitas seperti biasa.

Kemarin, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh bersama Bupati Mamasa Ramlan Badawi, Kapolres,dan Ketua DPRD Mamasa menggelar pertemuan dengan Mendagri Gamawan Fauzi untuk melaporkan perkembangan yang terjadi di Mamasa. Anwar menyebutkan, pihaknya menyambut baik hasil pertemuan tersebut.Menurutnya, selaku kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah, tentu akan mematuhi atasannya yakni Mendagri.

Gubernur dua periode ini juga mengaku telah menjalankan amanah Mendagri untuk mengawasi agar pemerintahan Mamasa tetap berjalan dan menjaga ketertiban di daerah tersebut. ”Sekarang yang memang ditunggu masyarakat pasca turunnya fatwa MA, dan kembali lagi kepada Mendagri untuk mengambil putusan yang terbaik bagi daerah ini (Mamasa),”ujarnya.

Masalah hukum di Mamasa yang mengakibatkan terjadinya bentrok antar pihak kepolisian dan warga (pendukung Obed) muncul,setelah MA melakukan peninjauan kembali (PK) kasus dugaan korupsi mantan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding, yang kemudian menyatakan Obed Nego Depparinding, tidak bersalah dan dinyatakan bebas.

Sementara Obed Nego Depparinding telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Mamasa, setelah sebelumnya Mahkamah Agung (MA) juga memvonis Obed Nego Depparinding bersalah dalam kasus dugaan korupsi dengan ancaman hukuman penjara satu tahun enam bulan. Obed kemudian digantikan Wakilnya saat itu yakni Ramlan Badawi yang kini menjabat sebagai Bupati Mamasa, melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Sehingga setelah lahirnya keputusan PK dari MA tersebut terhadap kasus dugaan korupsi Obed, massa pendukungya melakukan aksi unjuk rasa menuntut Obed diangkat kembali menjadi Bupati Mamasa.

Unjuk rasa pun terjadi beberapa kali dan puncaknya pada perayaan HUT Mamasa karena pendukung Obed tidak menginginkan perayaan tersebut dilakukan dalam suasana belum adanya keputusan hukum. Aksi tersebut mengakibatkan puluhan anggota polisi dan pendukung obed mengalami luka. Informasi yang dihimpun, hingga kini aparat kepolisian telah mengamankan sejumlah tersangka yang diduga menjadi otak di balik bentrokan tersebut.

Bupati Majene Kalma Katta

Bupati Majene Kalma Katta meminta agar pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di daerah yang dipimpinnya itu dilakukan dengan baik agar mampu meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan di daerah tersebut.

Dia juga mengakui bahwa selama ini masih ada beberapa hal yang perlu mendapat keseriusan. Bahkan menurutnya, masih terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh sejumlah puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerja tertentu sehingga berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Pemerintah berupaya terus meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar agar semakin meningkat.Disebutkan, dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bertambah lagi dengan diluncurkannya BOK bagi Puskesmas di samping kegiatan lain seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

“Namu hal itu harus melalui kontrol dan pengelolaan yang memadai sehingga indikator pelayanan kesehatan bisa lebih dimaksimalkan, utamanya kepada masyarakat dengan taraf ekonomi lemah,” tutur Kalma Katta.

Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan masyarakat di pedesaan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Hal tersebut diakui sebagai tolok ukur urusan yang diwajibkan pada bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

”Puskesmas sebagai salah satu pelaksana pelayanan bidang kesehatan juga harus ikut mengemban amanat untuk mencapai target itu sehingga masyarakat akan mendapat pelayanan kesehatan yang semakin merata, berkualitas dan berkeadilan,” paparnya.

Menurutnya, melalui program itu,pelayanan kesehatan khususnya mereka yang berdomisili di wilayah terpencil akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan, sehingga persoalan kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh warga pelosok dapat berkurang.

Mengantisipasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Bulog Divisi Regional (Divre) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menyiapkan 52.000 ton beras guna mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap harga beras.

Kepala Bulog Divre Sulselbar Tomi S Sikado memastikan persediaan beras untuk wilayah Sulselbar aman selama lima bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Menurutnya, langkah yang ditempuh untuk menekan kemungkinan naiknya harga beras adalah menyuplai beras 1.500 ton per bulan.

Hal tersebut ditarget selama lima bulan sesuai stok beras yang disediakan masing-masing Subdivre Bulong di daerah. ”Yang jelas, antisipasi lain juga telah kami lakukan melalui langkah-langkah yang ditempuh Bulog di daerah sesuai dengan kondisi serta persediaan yang diukur untuk beberapa bulan ke depan. Dengan begitu, tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Dia mengatakan,meskipun persediaan beras masih tetap aman untuk perkiraan lima bulan ke depan, Bulog tetap akan menambah stok beras, dengan harapan jarak waktu antisipasi kebutuhan beras juga akan lebih lama. “Seiring perjalanan waktu dan jumlah panen yang dilakukan di seluruh kabupaten, kami tetap akan menambah stok beras sesuai harga pasaran agar kebutuhan selama beberapa bulan ke depan tetap bisa diantisipasi,” paparnya.

Upaya Bulog tersebut juga ditunjang dengan program budi daya tanaman padi melalui kemitraan seluas 1.000 hektare yang dilakukan Bulog Subdivre Polman yang membawahi Kabupaten Polman, Majene,dan Mamasa, Sulawesi Barat.

”Program budi daya tanaman padi melalui kemitraan ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Untuk kawasan Indonesia bagian timur, Bulog Divre Sulselbar berhasil melakukan panen perdana di area Bulog Subdivre Polman,” ungkap Kepala Bulog Divre Polman Laode Amijaya Kamaluddin.

Prof Widjojo Nitisastro

Indonesia kehilangan salah satu ekonomnya, Prof Widjojo Nitisastro, yang meninggal dunia pada Jumat (9/3/2012) pukul 02.20 tadi.

Widjojo Nitisastro dilahirkan di Malang pada 23 September 1927. Doktor lulusan Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, itu merupakan salah satu ekonom paling berpengaruh di Indonesia, terutama di pemerintahan Presiden Soeharto. Jabatan terakhirnya adalah Penasihat Ekonomi Presiden (1 Juni 1998-1999)

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, berikut ini profil Prof Widjojo Nitisastro:

Pendidikan

- STM

- Fakultas Ekonomi UI

- Philosophie Doctor Universitas California, Berkeley, AS ( 1961 )

Karya Tulis : Migration, Population Growth and Economics Development in Indonesia : A Study of The Economic Consequences of Alternative Patterns of Inter Island Migration

Perjalanan Karier:

- Direktur Lembaga Ekonomi dan Riset UI ( 1961 - 1968 )

- Dekan Fakultas Ekonomi UI ( 1961 - 1964 )

- Guru Besar Ekonomi UI ( 1962 - 1993 )

- Dosen Seskoad, Jakarta ( 1962 )

- Dosen Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta ( 1962 )

- Pendiri Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI ( 1964 )

- Dekan Fakultas Ekonomi UI ( 1964 - 1968 )

Pemerintahan :

- Ketua Delegasi Rescheduling Utang RI (Republik Indonesia) ( 1967 )

- Penasihat Pemerintah RI

- Perencana pada Badan Perencanaan Negara (1953 - 1957)

- Direktur Lembaga Ekonomi dan Kebudayaan Nasional (Leknas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ( 1964 - 1967 )

- Ketua Bappenas ( 1967 - 1971 )

- Penasihat Bappenas ( 1983 )

- Penasihat Ekonomi Presiden RI ( 1993 - 1998 )

- Penasihat Ekonomi Presiden RI ( 1998 - 1999 )

Menteri :

- Ekonomi dan Industri Kabinet Pembangunan II ( 1973 - 1978 )

- Ekonomi dan Industri Kabinet Pembangunan III ( 1978 - 1983 )

Kegiatan Lain

- Ahli PBB bagi penilaian pelaksanaan Dasawarsa Pembangunan II PBB (1967)

- Anggota Governing Council of United Nation Institute of Development PBB ( 1967 )

- Wakil Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK), Jakarta ( 1998 )

Kabar mangkatnya Widjojo disampaikan Devie Rachmawati dari Rektorat UI, kepada Kompas.com, pagi ini. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Prof Widjojo Nitisastro pada Jumat, 9 Maret 2012 pukul 02.20," demikian informasi yang disampaikan Devie.

Jenazah almarhum akan disemayamkan di Bukit Golf Utama PE 3, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut rencana, jenazah akan dishalatkan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, dan disemayamkan di Gedung Bappenas pada pukul 13.30-15.00 WIB. Sebelum dimakamkan, akan ada prosesi serah terima negara pukul 15.00. Jenazah akan diberangkatkan dari Bappenas menuju TMP Kalibata pada pukul 15.30 untuk dimakamkan.