Pilkada Palopo digelar 22 Januari 2013

Pilkada Palopo yang akan digelar pada 22 Januari 2013 diprediksi rawan menimbulkan gesekan antarpendukung kandidat. Salah satu faktor pemicunya yakni banyaknya pasangan kandidat yang bakal maju bertarung. Kepolisian Resor (Polres) Palopo mulai mewaspadai kemungkinan adanya konflik horizontal, teror,dan sabotase antarkontestan dan pendukung calon yang akan maju di Pemilihan Wali Kota Palopo. Kerawanan semakin dikhawatirkan karena pilkada digelar bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo yang akan maju bertarung di pilkada diprediksi lebih dari empat pasangan.Tiga figur dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dipastikan maju bertarung dan sangat rentan memengaruhi kondisi birokrasi di Pemkot. Mereka, yakni Wakil Wali Kota Rahmat Masri Bandaso, Sekretaris Daerah HM Jaya, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Haidir Basir.

Kapolres Palopo AKBP Muh Fajaruddin mengatakan, Pilkada Palopo lebih spesifik karena banyak pasangan calon yang maju. “Itu bisa memicu kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan konflik horizontal antarpendukung dan tim sukses para calon,”ujar dia di hadapan sejumlah tim sukses bakal calon di Mapolres Palopo,kemarin. Kapolres mengumpulkan para tim sukses calon untuk membicarakan berbagai langkah antisipasi menghindari konflik antarpendukung dan tim sukses.

Para kandidat yang mengutus timnya dalam silaturahmi ini,yaitu HM Jaya diwakili Yasman Miming sebagai ketua tim dan Yorthan Tellu,Haidir Basir diwakili Andi Taufiek, HM Judas Amir mengutus Rahmat dan Asmal, Rustam Lalong diwakili Ferdinan Rantetulung, dan Baso Samiun.

Ketua tim pemenangan HM Jaya, Yasman Miming, mengatakan, silaturahmi para tim sukses perlu dilakukan berkesinambungan agar berbagai masalah bisa dieliminasi dan ditangani bersama tanpa memicu masalah baru.“Kalau tim sukses saling kenal dan intens berkomunikasi, berbagai masalah bisa dibicarakan bersama dan dicarikan solusinya, ”papar mantan anggota DPRD Palopo ini.

Mendagri Gamawan Fauzi

Mendagri Gamawan Fauzi akan segera mengirim dua utusannya ke Kabupaten Mamasa Sulbar untuk memantau perkembangan dan dinamika pascabentrokan di daerah itu beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat, Mendagri akan mengirim dua utusan untuk memantau Mamasa,” ungkap juru bicara Kemendagri Reydonyzar Munaf kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Keduanya adalah Direktorat Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanribali Lamo dan Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Djohermansyah Djohar. ”Keputusan mengirim Dirjen Kesbangpol dan Otoda adalah yang terbaik,” ujarnya kepada media tadi malam.

Dia menyebutkan bahwa pemerintahan di Mamasa tetap berjalan dan memberikan pelayanan seperti biasa,begitu juga yang terjadi saat ini di Kemendagri yakni masih tetap melakukan pengkajian dan pendalaman terkait tuntutan sebagian masyarakat yang menginginkan mantan Bupati Mamasa Obednego Depparinding kembali menjabat sebagai bupati.

”Kami masih mengkaji hal yang dimaksud dan masih melakukan pendalaman. Intinya, Mendagri tidak melalaikan hal itu dan pasti memperhatikan semua dinamika yang berkembang dan masukan-masukan. Kami belum sampai pada putusan hukum, ”bebernya. Donny-sapaan akrab-Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri ini juga mengaku bahwa pihaknya telah menerima fatwa Mahkamah Agung (MA) sudah diterima dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Mendagri.

”Fatwa MA sudah ada, tapi dalam fatwa itu tidak disebutkan secara spesifik, tidak ada yang sifatnya eksplisit dinyatakan secara tegas. Itulah yang harus kita dalami lagi dan kewenangannya dikembalikan ke Mendagri oleh karena itu Mendagri sangat berhatihati,” katanya. Pihaknya juga mengaku, hingga kini belum bosa memastikan kapan akan mengeluarkan keputusan terkait persoalan di Mamasa, yang pasti harus mendalami dan mengkaji dulu persoalan tersebut. Dia berharap, agar semua pihak di Mamasa bisa menjaga kondisi tetap aman dan kondusif dan tetap menjalankan segala aktivitas seperti biasa.

Kemarin, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh bersama Bupati Mamasa Ramlan Badawi, Kapolres,dan Ketua DPRD Mamasa menggelar pertemuan dengan Mendagri Gamawan Fauzi untuk melaporkan perkembangan yang terjadi di Mamasa. Anwar menyebutkan, pihaknya menyambut baik hasil pertemuan tersebut.Menurutnya, selaku kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah, tentu akan mematuhi atasannya yakni Mendagri.

Gubernur dua periode ini juga mengaku telah menjalankan amanah Mendagri untuk mengawasi agar pemerintahan Mamasa tetap berjalan dan menjaga ketertiban di daerah tersebut. ”Sekarang yang memang ditunggu masyarakat pasca turunnya fatwa MA, dan kembali lagi kepada Mendagri untuk mengambil putusan yang terbaik bagi daerah ini (Mamasa),”ujarnya.

Masalah hukum di Mamasa yang mengakibatkan terjadinya bentrok antar pihak kepolisian dan warga (pendukung Obed) muncul,setelah MA melakukan peninjauan kembali (PK) kasus dugaan korupsi mantan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding, yang kemudian menyatakan Obed Nego Depparinding, tidak bersalah dan dinyatakan bebas.

Sementara Obed Nego Depparinding telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Mamasa, setelah sebelumnya Mahkamah Agung (MA) juga memvonis Obed Nego Depparinding bersalah dalam kasus dugaan korupsi dengan ancaman hukuman penjara satu tahun enam bulan. Obed kemudian digantikan Wakilnya saat itu yakni Ramlan Badawi yang kini menjabat sebagai Bupati Mamasa, melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Sehingga setelah lahirnya keputusan PK dari MA tersebut terhadap kasus dugaan korupsi Obed, massa pendukungya melakukan aksi unjuk rasa menuntut Obed diangkat kembali menjadi Bupati Mamasa.

Unjuk rasa pun terjadi beberapa kali dan puncaknya pada perayaan HUT Mamasa karena pendukung Obed tidak menginginkan perayaan tersebut dilakukan dalam suasana belum adanya keputusan hukum. Aksi tersebut mengakibatkan puluhan anggota polisi dan pendukung obed mengalami luka. Informasi yang dihimpun, hingga kini aparat kepolisian telah mengamankan sejumlah tersangka yang diduga menjadi otak di balik bentrokan tersebut.

Bupati Majene Kalma Katta

Bupati Majene Kalma Katta meminta agar pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di daerah yang dipimpinnya itu dilakukan dengan baik agar mampu meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan di daerah tersebut.

Dia juga mengakui bahwa selama ini masih ada beberapa hal yang perlu mendapat keseriusan. Bahkan menurutnya, masih terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh sejumlah puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerja tertentu sehingga berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Pemerintah berupaya terus meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar agar semakin meningkat.Disebutkan, dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bertambah lagi dengan diluncurkannya BOK bagi Puskesmas di samping kegiatan lain seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

“Namu hal itu harus melalui kontrol dan pengelolaan yang memadai sehingga indikator pelayanan kesehatan bisa lebih dimaksimalkan, utamanya kepada masyarakat dengan taraf ekonomi lemah,” tutur Kalma Katta.

Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan masyarakat di pedesaan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Hal tersebut diakui sebagai tolok ukur urusan yang diwajibkan pada bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

”Puskesmas sebagai salah satu pelaksana pelayanan bidang kesehatan juga harus ikut mengemban amanat untuk mencapai target itu sehingga masyarakat akan mendapat pelayanan kesehatan yang semakin merata, berkualitas dan berkeadilan,” paparnya.

Menurutnya, melalui program itu,pelayanan kesehatan khususnya mereka yang berdomisili di wilayah terpencil akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan, sehingga persoalan kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh warga pelosok dapat berkurang.

Mengantisipasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Bulog Divisi Regional (Divre) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menyiapkan 52.000 ton beras guna mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap harga beras.

Kepala Bulog Divre Sulselbar Tomi S Sikado memastikan persediaan beras untuk wilayah Sulselbar aman selama lima bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Menurutnya, langkah yang ditempuh untuk menekan kemungkinan naiknya harga beras adalah menyuplai beras 1.500 ton per bulan.

Hal tersebut ditarget selama lima bulan sesuai stok beras yang disediakan masing-masing Subdivre Bulong di daerah. ”Yang jelas, antisipasi lain juga telah kami lakukan melalui langkah-langkah yang ditempuh Bulog di daerah sesuai dengan kondisi serta persediaan yang diukur untuk beberapa bulan ke depan. Dengan begitu, tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Dia mengatakan,meskipun persediaan beras masih tetap aman untuk perkiraan lima bulan ke depan, Bulog tetap akan menambah stok beras, dengan harapan jarak waktu antisipasi kebutuhan beras juga akan lebih lama. “Seiring perjalanan waktu dan jumlah panen yang dilakukan di seluruh kabupaten, kami tetap akan menambah stok beras sesuai harga pasaran agar kebutuhan selama beberapa bulan ke depan tetap bisa diantisipasi,” paparnya.

Upaya Bulog tersebut juga ditunjang dengan program budi daya tanaman padi melalui kemitraan seluas 1.000 hektare yang dilakukan Bulog Subdivre Polman yang membawahi Kabupaten Polman, Majene,dan Mamasa, Sulawesi Barat.

”Program budi daya tanaman padi melalui kemitraan ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Untuk kawasan Indonesia bagian timur, Bulog Divre Sulselbar berhasil melakukan panen perdana di area Bulog Subdivre Polman,” ungkap Kepala Bulog Divre Polman Laode Amijaya Kamaluddin.

Prof Widjojo Nitisastro

Indonesia kehilangan salah satu ekonomnya, Prof Widjojo Nitisastro, yang meninggal dunia pada Jumat (9/3/2012) pukul 02.20 tadi.

Widjojo Nitisastro dilahirkan di Malang pada 23 September 1927. Doktor lulusan Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, itu merupakan salah satu ekonom paling berpengaruh di Indonesia, terutama di pemerintahan Presiden Soeharto. Jabatan terakhirnya adalah Penasihat Ekonomi Presiden (1 Juni 1998-1999)

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, berikut ini profil Prof Widjojo Nitisastro:

Pendidikan

- STM

- Fakultas Ekonomi UI

- Philosophie Doctor Universitas California, Berkeley, AS ( 1961 )

Karya Tulis : Migration, Population Growth and Economics Development in Indonesia : A Study of The Economic Consequences of Alternative Patterns of Inter Island Migration

Perjalanan Karier:

- Direktur Lembaga Ekonomi dan Riset UI ( 1961 - 1968 )

- Dekan Fakultas Ekonomi UI ( 1961 - 1964 )

- Guru Besar Ekonomi UI ( 1962 - 1993 )

- Dosen Seskoad, Jakarta ( 1962 )

- Dosen Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta ( 1962 )

- Pendiri Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI ( 1964 )

- Dekan Fakultas Ekonomi UI ( 1964 - 1968 )

Pemerintahan :

- Ketua Delegasi Rescheduling Utang RI (Republik Indonesia) ( 1967 )

- Penasihat Pemerintah RI

- Perencana pada Badan Perencanaan Negara (1953 - 1957)

- Direktur Lembaga Ekonomi dan Kebudayaan Nasional (Leknas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ( 1964 - 1967 )

- Ketua Bappenas ( 1967 - 1971 )

- Penasihat Bappenas ( 1983 )

- Penasihat Ekonomi Presiden RI ( 1993 - 1998 )

- Penasihat Ekonomi Presiden RI ( 1998 - 1999 )

Menteri :

- Ekonomi dan Industri Kabinet Pembangunan II ( 1973 - 1978 )

- Ekonomi dan Industri Kabinet Pembangunan III ( 1978 - 1983 )

Kegiatan Lain

- Ahli PBB bagi penilaian pelaksanaan Dasawarsa Pembangunan II PBB (1967)

- Anggota Governing Council of United Nation Institute of Development PBB ( 1967 )

- Wakil Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK), Jakarta ( 1998 )

Kabar mangkatnya Widjojo disampaikan Devie Rachmawati dari Rektorat UI, kepada Kompas.com, pagi ini. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Prof Widjojo Nitisastro pada Jumat, 9 Maret 2012 pukul 02.20," demikian informasi yang disampaikan Devie.

Jenazah almarhum akan disemayamkan di Bukit Golf Utama PE 3, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut rencana, jenazah akan dishalatkan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, dan disemayamkan di Gedung Bappenas pada pukul 13.30-15.00 WIB. Sebelum dimakamkan, akan ada prosesi serah terima negara pukul 15.00. Jenazah akan diberangkatkan dari Bappenas menuju TMP Kalibata pada pukul 15.30 untuk dimakamkan.